Satu Kasus Mahasiswa UBK Terima Rp20 Juta, Empat Cara Media Membingkainya

Pada 22 Juni 2026, jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh sebuah pengakuan. Muhammad Abdimaludin, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, menyatakan dalam forum klarifikasi bahwa ia menerima uang Rp20 juta usai aksi demonstrasi pada 15 Juni lalu. Uang itu, menurut pengakuannya, diberikan agar massa aksi tidak berdemo di Istana Negara dan dialihkan ke Gedung DPR RI. Pengakuan itu direkam, tersebar luas di Instagram, dan dalam hitungan jam menjadi headline di hampir semua portal berita nasional.

Yang menarik dari kasus ini bukan cuma isinya, tapi cara media membingkainya. Satu peristiwa yang sama, dengan sumber yang nyaris identik, bisa terasa sangat berbeda tergantung dari sudut mana media memotretnya. Ini soal framing, soal pilihan redaksi atas angle mana yang dianggap paling layak jadi perhatian publik.

Saya coba bandingkan liputan empat media Tier 1 Indonesia: Kompas.com, CNN Indonesia, detik.com, dan Republika. Bukan untuk menghakimi mana yang paling benar, melainkan untuk melihat bagaimana cara mereka bercerita, sejauh mana kedalaman investigasinya, dan apakah ada sudut pandang tertentu yang sengaja ditonjolkan atau justru diabaikan.

Kronologi Singkat Kasus

Senin, 15 Juni 2026, mahasiswa UBK dan sejumlah universitas lain menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Di sela aksi, beberapa perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara. Seminggu kemudian, Abdimaludin, yang menjadi koordinator aksi, mengaku di forum klarifikasi bahwa ia dan sejumlah pengurus BEM lain menerima uang Rp20 juta dari seorang oknum senior alumni yang disebut diserahkan oleh pihak kepolisian. Uang itu diduga bertujuan agar massa aksi dipindahkan dari Istana ke DPR RI. Abdimaludin mengaku tetap menjalankan aksi ke Istana meski menerima uang tersebut.

Setelah pengakuan itu viral, UBK menonaktifkan Abdimaludin dari jabatan ketua BEM dan membentuk tim investigasi. Mahasiswa mendesak sanksi tegas, termasuk nilai E untuk mata kuliah tertentu. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada 24 Juni mengaku tahu pihak-pihak yang membayar demo. Dan Istana Wapres hingga kini belum memberikan tanggapan resmi.

Empat Media, Empat Angle Berbeda

Kompas.com: Satu Langkah Di Depan

Kompas jadi yang paling komprehensif. Bukan hanya karena mereka punya kapasitas liputan lebih besar, tapi karena mereka mengambil pendekatan investigatif sejak awal. Dalam artikel tanggal 23 Juni saja, Kompas sudah merilis tiga artikel terpisah dalam waktu berdekatan: satu soal pengakuan, satu soal aliran dana, dan satu soal respons kampus. Mereka mewawancarai Na’ilah Panrita Hartono, saksi langsung di forum klarifikasi, yang memberikan rincian detail: Rp6 juta diterima Abdimaludin secara pribadi, sisanya dibagi ke enam orang lain termasuk Rafli Maulana Akbar (Rp2,5 juta), Pujiono, Rafli Bastian, Mubarak Fosamu, serta dua senior HMI, Amiruddin Emon dan Syafruddin Eno.

Kompas juga meliput respons dari berbagai pihak: Wakil Rektor III Daniel Panda yang mengonfirmasi penonaktifan, Wakil Rektor IV Franky Roring yang bicara soal investigasi, Menko Yusril yang menyatakan prihatin tapi mengapresiasi kejujuran mahasiswa, hingga PDI-P yang secara terbuka meminta Gibran memberikan klarifikasi. Liputan bertingkat seperti ini bikin publik bisa melihat kasus dari berbagai sudut, bukan cuma satu narasi dominan.

“Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di UBK dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana. Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI.”

Daniel Panda, Wakil Rektor III UBK, Kompas.com 23 Juni 2026

CNN Indonesia: Prosedural, Tapi Kurang Dalam

CNN Indonesia mengambil pendekatan yang lebih prosedural. Artikel utama mereka pada 23 Juni berjudul “Mahasiswa Tuntut BEM UBK Mundur Usai Diduga Terima Uang dari Gibran” menyajikan liputan yang rapi secara institusional: tuntutan mahasiswa, nama-nama yang diduga terlibat, dan respons resmi kampus. CNN juga melaporkan bahwa mahasiswa mendesak sanksi nilai E untuk mata kuliah Ajaran Bung Karno 1-4 bagi yang terlibat, serta kewajiban mengembalikan dana KIP Kuliah. Detail operasional seperti tenggat waktu 10 hari kerja (22 Juni hingga 6 Juli) ikut dilaporkan.

Bedanya dengan Kompas, CNN tidak menggali lebih dalam soal aliran dana. Tidak ada wawancara dengan peserta forum, tidak ada rincian nominal per orang yang disebut. CNN lebih memilih mengutip pernyataan resmi Wakil Rektor Daniel Panda dan unggahan Instagram BEM FH UBK sebagai sumber utama. Akurat, memang, tapi kurang memberi konteks yang cukup untuk publik memahami kompleksitas kasus ini.

detik.com: Angle Politik, Bukan Investigatif

detik.com mengambil arah yang paling berbeda. Alih-alih menginvestigasi kasus dari akar rumput, detik memilih angle pidato Presiden Prabowo di Gorontalo pada 24 Juni sebagai artikel utama mereka, dengan judul “Peringatan Prabowo ke Pihak yang Bayar-bayar Demo”. Artikel itu berisi pernyataan Prabowo yang mengaku tahu pihak-pihak di balik demo dan memberikan peringatan keras. Angle-nya: respon elite politik, bukan kronologi kasus mahasiswa.

Pilihan angle ini menarik karena menunjukkan prioritas redaksional detik: mereka melihat nilai berita lebih pada respons kekuasaan dibandingkan pada peristiwa itu sendiri. Tapi konsekuensinya, pembaca detik yang hanya membaca artikel ini tidak akan mendapatkan gambaran utuh soal apa yang sebenarnya terjadi di UBK. Mereka tahu Prabowo marah, tapi mungkin tidak tahu kenapa.

Artikel pengakuan Abdimaludin versi detik baru muncul kemudian, dengan angle lebih prosedural lewat detikBali yang meliput konferensi pers UBK. Tapi secara hirarki berita, artikel itu tidak mendapat penempatan utama seperti artikel pidato Prabowo.

Republika: Investigatif dari Jejak Viral

Republika mengambil pendekatan yang berbeda dari tiga media sebelumnya. Mereka memanfaatkan video yang beredar di media sosial sebagai titik masuk liputan. Dalam artikel berjudul “Beredar Video Pengakuan Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp 20 Juta Sebelum Demo”, Republika merinci secara detail bagaimana uang Rp20 juta itu dibagi: Rafli Maulana Akbar Rp2,5 juta, Pujiono Rp2 juta, Rafli Bastian Rp2 juta, Mubarak Fosamu Rp2,5 juta, Amiruddin Emon Rp2,5 juta, Syafruddin Eno Rp2,5 juta, dan sisanya disebut untuk konsolidasi.

Yang patut dihargai dari Republika, mereka tidak berhenti di laporan isi video. Republika mencoba mengonfirmasi ke Abdimaludin melalui WhatsApp (meski tidak dijawab), mendatangi kampus UBK secara langsung, dan menghubungi Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlin Sumantri yang mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Upaya konfirmasi ini patut diapresiasi, meski hasilnya masih terbatas. Bedanya dengan Kompas, Republika tidak mendapatkan konfirmasi dari berbagai pihak seperti Yusril atau PDI-P sehingga liputannya masih bersifat satu arah.

Apa yang Bisa Dipelajari?

Kasus BEM UBK ini sebenarnya bukan soal uang Rp20 juta. Ini soal kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral. Ini soal bagaimana media membentuk opini publik lewat pilihan angle. Dan ini soal bagaimana kita sebagai pembaca harus lebih kritis: jangan puas dengan satu sumber, bandingkan framingnya, dan cari tahu apa yang tidak diberitakan.

Seperti yang dikatakan Yusril, kita hargai mahasiswa yang berterus terang. Tapi memaafkan tidak sama dengan berhenti bertanya. Publik berhak tahu sumber uang itu dari mana, siapa aktor di balik skema ini, dan bagaimana pengawasan terhadap gerakan mahasiswa ke depannya. Sampai Gibran atau Istana memberikan pernyataan resmi, sampai investigasi UBK selesai, kasus ini masih menyisakan tanda tanya besar. Dan tugas media bukan cuma melaporkan, tapi terus bertanya.