Pada Februari 2014, Rusia menganeksasi Krimea. Namun yang menarik perhatian para pengamat komunikasi politik bukan hanya invasi fisiknya, melainkan sesuatu yang terjadi di ranah digital. Dalam hitungan jam, kanal berita, media sosial, dan forum diskusi dibanjiri narasi yang saling bertentangan. Satu sumber mengatakan Rusia datang membawa perdamaian. Sumber lain mengklaim pasukan Ukraina yang mulai menyerang. Yang ketiga menyebut tidak ada invasi sama sekali, yang ada hanya kelompok separatis lokal. Semua versi ini menyebar bersamaan, dengan volume yang luar biasa besar, tanpa peduli pada fakta. Inilah contoh nyata dari apa yang kemudian oleh RAND Corporation disebut sebagai firehose of falsehood atau banjir informasi palsu. Dalam kajian mereka yang terbit tahun 2016, Christopher Paul dan Miriam Matthews mendokumentasikan bagaimana model propaganda ini mengandalkan empat ciri khas: volume tinggi, pengulangan cepat melalui banyak kanal, ketidakpedulian pada konsistensi, dan pengabaian total terhadap realitas objektif.
Di Indonesia, pola yang sama terlihat jelas menjelang Pemilu 2024. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, mereka menemukan 2.330 hoaks, di mana 1.292 di antaranya adalah hoaks politik, dan 645 terkait langsung dengan Pemilu 2024. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan musim Pemilu 2019 yang mencatat 644 hoaks politik. Platform Youtube menjadi kanal penyebaran terbanyak dengan 44,6 persen, diikuti Facebook (34,4 persen), Tiktok (9,3 persen), dan Twitter atau X (8 persen). Semua calon presiden dan wakil presiden menjadi sasaran. Anies Baswedan menjadi kandidat yang paling banyak disebut dalam narasi hoaks, sebanyak 206 bernada positif (melebih-lebihkan kandidat) dan 116 bernada negatif. Disusul Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Akar Konsep: Lebih dari Sekadar Hoaks Biasa
Konsep narrative flooding atau banjir narasi berbeda dari hoaks biasa. Hoaks biasa menyebarkan satu informasi palsu. Banjir narasi menyebarkan puluhan, bahkan ratusan versi peristiwa yang saling bertentangan secara bersamaan, sehingga khalayak kehilangan kemampuan membedakan fakta dari fiksi. Paul dan Matthews mencatat bahwa propaganda Rusia memproduksi konten dalam volume luar biasa besar dan mendistribusikannya lewat berbagai kanal, termasuk situs berita resmi seperti RT dengan anggaran lebih dari 300 juta dolar per tahun, akun troll internet yang bekerja dalam sistem 12 jam shift dengan kuota 135 komentar per hari per orang, serta puluhan situs proxy yang menyembunyikan afiliasi mereka.
Strategi ini sengaja dirancang untuk memanfaatkan tiga kelemahan psikologis khalayak. Pertama, ilusi kebenaran atau illusory truth effect, di mana paparan berulang terhadap informasi membuat seseorang makin percaya bahwa informasi itu benar. Kedua, bias konfirmasi atau confirmation bias, di mana orang cenderung menerima informasi yang memperkuat keyakinan yang sudah ada. Ketiga, kelebihan beban kognitif atau cognitive overload, di mana volume informasi yang luar biasa besar membuat mekanisme verifikasi berpikir kritis menjadi lumpuh. Sejumlah studi psikologi telah mendokumentasikan bagaimana bahkan informasi yang jelas-jelas palsu jadi dipercaya jika diulang cukup sering.
Dari Rusia ke Demokrasi Barat: Strategi yang Sama, Wajah Berbeda
Model yang dikembangkan Rusia ini tidak berhenti di kawasan Eropa Timur. Pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 2016, strategi serupa diadopsi oleh tim kampanye Donald Trump. Steve Bannon, salah satu arsitek strategi kampanye Trump, menyebut pendekatan ini dengan terus terang: “banjiri zona dengan kotoran” atau flood the zone with shit. The Washington Post mendokumentasikan 30.573 klaim palsu yang dibuat Trump selama masa kepresidenannya. Sebuah studi di Frontiers in Political Science tahun 2022 menempatkan fenomena ini dalam kerangka yang disebut FAMID atau Fascist Authoritarian Model of Illiberal Democracy, yang menggabungkan otoritarianisme, produksi dan pembesaran ancaman, adopsi propaganda konspirasi, dan ketidakpercayaan pada profesi berbasis realitas seperti jurnalisme dan sains.
Studi ini juga mencatat dampak penting: ketika pemimpin menggunakan firehose of falsehood, warga negara mundur ke posisi sinis dan meyakini bahwa kebenaran pada dasarnya tidak bisa diketahui. Jika kebenaran tidak bisa diketahui, debat yang beralasan menjadi tidak berguna karena tidak ada fakta yang disepakati. Inilah yang disebut Rauch tahun 2021 sebagai erosi konstitusi pengetahuan, di mana praktik dan norma yang selama ini membedakan fakta dari fiksi, seperti peer review di sains dan kode etik di jurnalisme, terkikis oleh pertumbuhan informasi eksplosif di media baru.
Praktik Banjir Narasi dalam Pemilu Indonesia 2024
Kembali ke konteks Indonesia, banjir narasi pada Pemilu 2024 memiliki karakteristik unik. Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan 305 narasi disinformasi dan misinformasi politik dari total 1.554 yang dibongkar. Disinformasi terkait Pilpres 2024 mendominasi dengan 142 narasi yang tersebar dalam tiga fase: sebelum, saat, dan sesudah pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Yang membedakan Pemilu 2024 dari pemilu sebelumnya adalah dominasi konten video. Ketua Komite Litbang Mafindo, Nuril Hidayah, menjelaskan bahwa pada Pemilu 2019 hoaks kebanyakan berupa foto atau gambar, sementara di 2024 konten video mendominasi dan lebih sulit diverifikasi. Apalagi konten buatan kecerdasan buatan atau AI sudah mulai muncul, seperti video deepfake pidato Presiden Jokowi dalam bahasa Mandarin dan rekaman suara palsu Anies Baswedan serta Surya Paloh.
Fenomena buzzer politik menjadi tulang punggung dari model banjir narasi ini. Sebuah analisis dari CSIS yang terbit Desember 2024 menggambarkan bagaimana buzzer bekerja: mereka adalah individu yang direkrut untuk mengelola profil media sosial palsu yang memperkuat pesan politik untuk memengaruhi opini publik. Layanan mereka diiklankan secara terbuka di Instagram dan e-commerce seperti Shopee. Dari kampanye komersial untuk meningkatkan rating restoran pada awal kemunculannya, praktik ini berubah menjadi industri yang sangat menguntungkan dan mendarah daging dalam budaya politik Indonesia setelah Pemilu Gubernur Jakarta 2012, di mana tim relawan Joko Widodo sukses membanjiri media sosial dengan pesan dukungan.
Puncaknya, pada Pemilu Gubernur Jakarta 2017, jaringan buzzer berkontribusi besar pada polarisasi sosial, agama, dan politik melalui kampanye hitam terhadap petahana Basuki Tjahaja Purnama yang berujung pada kekalahan dan pemenjaraannya. Pola ini terus berlanjut ke Pemilu 2019, di mana tagar #SkandalSandiaga yang menyerang calon wakil presiden Sandiaga Uno terbukti didorong oleh jaringan bot dan buzzer berdasarkan analisis jaringan sosial dari Media Kernels Indonesia.
Dampak pada Demokrasi: Gaslighting Publik
Dampak paling berbahaya dari banjir narasi bukanlah membuat orang percaya pada satu informasi palsu, melainkan membuat orang berhenti percaya pada informasi apa pun. Sebuah studi tahun 2025 di European Journal for Security Research menempatkan disinformasi sebagai risiko global paling parah dalam jangka pendek dan menempatkan polarisasi masyarakat di urutan ketiga, dengan kedua risiko saling memperkuat. Studi ini mengembangkan kerangka ketahanan sosial untuk melawan disinformasi di tingkat masyarakat, dengan menekankan pentingnya pendekatan bottom-up, bukan hanya regulasi dari atas.
Di Indonesia, dampak ini terlihat pada data Mafindo yang mencatat 5 persen hoaks bertema kecurangan pemilu. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho memperingatkan bahwa isu kecurangan pemilu harus disikapi serius karena isu ini diprediksi meningkat tajam setelah hari pemungutan suara dan berpotensi membuat orang menolak hasil pemilu. Hoaks seperti mobilisasi orang dengan gangguan jiwa, keraguan terhadap sistem teknologi informasi KPU, dan isu keberpihakan penyelenggara pemilu telah muncul dan mendelegitimasi proses demokrasi.
Literasi Digital sebagai Benteng Terakhir
Lalu apa yang bisa dilakukan? Paul dan Matthews dalam studi RAND 2016 menawarkan satu pendekatan yang menarik: prebunking atau inokulasi. Idenya mirip dengan vaksin: sebelum seseorang terpapar disinformasi, ia diberikan versi lemah dari argumentasi yang salah sehingga sistem kekebalan mentalnya terbentuk. Mafindo di Indonesia telah mengadopsi pendekatan ini dengan memproduksi konten pencegahan, terutama dalam bentuk video, bekerja sama dengan Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024 yang terdiri dari 20 organisasi, serta Koalisi Cekfakta.com yang melibatkan 25 media online.
Studi European Journal for Security Research tahun 2025 menambahkan bahwa ketahanan sosial terhadap disinformasi membutuhkan kapasitas untuk menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari ancaman, di berbagai level masyarakat. Ini bukan sekadar tanggung jawab individu, melainkan ekosistem yang melibatkan platform digital, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet.
Kesimpulan: Banjir yang Tidak Pernah Berhenti
Narrative flooding bukan sekadar fenomena sementara yang muncul saat pemilu dan menghilang setelahnya. Ini adalah strategi komunikasi yang terus berevolusi, memanfaatkan algoritma media sosial, kecerdasan buatan, dan kelemahan psikologis manusia. Ketika Steve Bannon mengatakan “banjiri zona dengan kotoran” pada tahun 2018, ia mungkin tidak membayangkan bahwa strategi yang sama akan digunakan dalam konteks politik di Indonesia, lengkap dengan buzzer profesional, konten buatan AI, dan polarisasi identitas.
Yang membuatnya berbahaya adalah sifatnya yang sistemik. Bukan satu berita bohong yang bisa dibantah dengan satu fakta, melainkan banjir informasi yang membuat fakta kehilangan maknanya. Melawan ini butuh lebih dari sekadar periksa fakta. Butuh literasi digital yang masif, kolaborasi lintas sektor, dan yang paling penting, kemauan politik untuk menempatkan kebenaran di atas kepentingan jangka pendek.
Baca juga: Propaganda di Era Agentic AI dan Analisis Framing Video AI Gibran oleh Media Nasional.